Kenaikan BBM dan Sikap PKS

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Seperti ditulis oleh Hukum Online (28/9/2005), upaya wakil rakyat untuk mencegah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akhirnya menemui kegagalan. Melalui voting di rapat paripurna, DPR akhirnya menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.36/2004 tentang APBN 2005. Hal ini sesuai Pasal 210 Peraturan Tata Tertib DPR yaitu voting dilakukan apabila pendirian sebagian besar anggota rapat tidak bisa disatukan dengan anggota rapat lain. Dengan disetujuinya RUU tersebut, otomatis opsi pemerintah menaikkan harga BBM tidak terelakkan.

Keputusan DPR ini membuat rakyat frustasi dan kecewa karena akibatnya adalah kenaikan BBM yang semakin menyusahkan kehidupan rakyat yang sudah menderita. Hal yang semakin menambah kekecewaan rakyat adalah karena PKS sebagai partai yang mereka harapkan dapat membela kepentingan rakyat, termasuk salah satu fraksi di DPR yang turut menyetujui RUU tersebut. Ini dianggap oleh rakyat sebagai sikap PKS yang sudah mulai melupakan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di DPR. Benarkah demikian?

Yang benar tidaklah demikian. Kalau kita hanya melihat sidang paripurna saja, memang PKS menyetujui RUU APBN yang diajukan, dan seolah-olah ini berarti bahwa PKS mendukung kenaikan BBM, tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena persoalan mendukung kenaikan BBM atau tidak ditentukan bukan pada sidang paripurna, tetapi pada rapat pleno anggaran sebelumnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui fraksi mana saja yang mendukung kenaikan BBM dan mana yang tidak, kita harus melihat hasil dari rapat pleno anggaran yang membahas kenaikan BBM ini.

Sebenarnya fraksi PKS sudah sejak awal mengambil sikap tidak mendukung kenaikan BBM yang akan menambah berat beban kehidupan rakyat. Seperti dilansir oleh PKS Online (19/9/2005), anggota Komisi VI DPR RI F PKS menyatakan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan BBM menjelang bulan puasa. Anggota F PKS lainnya Andi Rahmat menyatakan hal yang serupa. Andi menilai rencana pemerintah menaikkan BBM menjelang puasa tidak tepat karena akan meningkatkan inflasi.

Kemudian sikap menolak fraksi PKS ini dibawa dengan konsisten sampai ke Rapat Pleno Anggaran DPR pada 21 September 2005, yang mendiskusikan usulan RUU APBN Perubahan II 2005. Seperti diberitakan oleh Media Indonesia (21/9/2005), di pleno ini anggota panitia anggaran dari fraksi PKS berusaha memperjuangkan sebuah opsi yang menghindari kenaikan BBM sambil memberikan solusi alternatif yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, yaitu subsidi BBM tidak dikurangi, dan untuk itu, sisa belanja kementerian dipotong 20%, tidak ada anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 5 triliun untuk kompensasi BBM, dan tidak ada tambahan ABT murni Rp 3,1 triliun.

Tetapi seperti diberitakan di PKS Online (22/9/2005), rapat Pleno Anggaran DPR (21/9) yang mendiskusikan usulan RUU APBN Perubahan II 2005 akhirnya menyepakati subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 89,2 triliun. Sementara opsi alternatif yang diajukan oleh fraksi PKS untuk tidak menaikkan harga BBM ditolak mentah-mentah oleh rapat tersebut.

Opsi yang dibahas dalam rapat pleno anggaran tersebut, yang pertama adalah tidak mengurangi subsidi BBM yang berjumlah Rp 113,7 triliun. Konsekuensi dari opsi tersebut adalah bertambahnya defisit anggaran menjadi 1,4% dan juga akan terdapat kekurangan anggaran (financial gap) sebesar Rp 23,2 triliun. Akan tetapi, kalau ada subsidi sebesar itu, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM.

Sedangkan opsi yang kedua adalah menurunkan subsidi BBM menjadi hanya Rp 89,2 triliun. Konsekuensinya adalah terjadinya kenaikan harga BBM yang menambah beban rakyat. Keuntungannya, defisit anggaran bisa ditekan dibawah angka 1%, atau tepatnya menjadi 0,9%. Selain itu, pemilihan opsi tersebut bisa menghilangkan terjadinya kekurangan anggaran.

Sementara itu, Panitia Anggaran Fraksi PKS berpendapat bahwa 2 opsi tersebut masih mempunyai kelemahan sehingga mengusulkan opsi alternatif dari kedua opsi yang ditawarkan Panitia Kerja A tersebut. Opsi yang ditawarkan oleh PKS hampir sama dengan opsi yang pertama, yaitu menolak pengurangan subsidi BBM (menolak kenaikan BBM). Akan tetapi ditambah dengan solusi realistis untuk menanggulangi kekurangan anggaran yang ada pada opsi pertama, yang menurut PKS bisa teratasi dengan tiga cara:

Pertama, dengan memangkas 15%-20% sisa anggaran belanja belanja kementerian atau lembaga yang belum terpakai terutama belanja modal dan belanja barang. Berdasarkan wawancara Rama Pratama, Koordinator Kelompok Fraksi PKS di Panitia Anggaran, dengan harian Rakyat Merdeka (17/9), disebutkan bahwa anggaran tersebut sampai bulan Agustus 2005 baru terpakai 30% saja. Secara logika, sisa 4 bulan tidak mungkin akan memakai 70% anggaran yang belum terpakai. Dengan pemangkasan anggaran tersebut, maka akan menghemat anggaran negara sebesar kurang lebih Rp 15-20 triliun.

Kedua, dengan menghapus usulan anggaran belanja tambahan (ABT) murni untuk kementerian / lembaga yang berjumlah Rp 3,1 triliun. Rama mengherankan ABT tersebut. Sisa dana yang 70% belum habis, kenapa kementerian lembaga sudah meminta dana tambahan.

Ketiga, Meniadakan Anggaran Tambahan untuk Program Kompensasi Penurunan Subsidi (PKPS) BBM yang berjumlah Rp 5 triliun yang rencananya akan digunakan untuk pemberian subsidi langsung kepada orang miskin sebesar Rp 100 rb per orang. Menurut Rama, pemerintah belum siap dengan Konsep Skema Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM. Ia mengkhawatirkan akan terjadi penyimpangan dengan ketidaksiapan tersebut. Belum ada konsep “targeted subsidy” yang komprehensif dan integratif serta lemahnya mekanisme dan pengawasannya.

Sayangnya, usulan PKS tersebut di tolak oleh fraksi yang lain. Akhirnya rapat pleno menyepakati subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 89,2 triliun, atau opsi kedua yang berdampak pada kenaikan harga BBM. Dan selanjutnya, hasil rapat pleno panitia anggaran yang berisi kenaikan BBM itu dibawa ke rapat paripurna DPR tanggal 27 September yang lalu.

Hasil rapat pleno anggaran subsidi BBM (Danareksa)

Opsi	Fraksi pendukung
Opsi 1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Opsi 2	Partai Bintang Pelopor Demokrasi, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Damai Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa
Opsi 3	Partai Keadilan Sejahtera

Hasil sidang paripurna RUU APBNP II (Hukum Online)

Fraksi	Pandangan	Setuju	Tidak setuju	Abstain
FPG	Setuju	118	-	-
FPDIP	Menolak apabila subsidi tidak sebesar Rp113,7 T	-	80	-
FPKB	Akan mencermati perkembangan lebih lanjut	-	1	20
FPD	Sangat setuju dan sangat mendukung	51	-	-
FPPP	Setuju APBN tapi menolak BBM	27	-	-
FPAN	Minta keputusan ditunda sampai 30/09/2005	27	1	1
FPKS	Dapat menerima dengan beberapa catatan	27	1	-
FBPD	Setuju	13	1	-
FPBR	Setuju	6	-	1
FPDS	Setuju	4	-	8

Cerita berikutnya adalah seperti yang ramai diberitakan oleh media massa, PKS bersama-sama fraksi yang lain termasuk menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.36/2004 tentang APBN 2005 (RUU APBNP II), yang salah satu konsekwensinya adalah menaikkan harga BBM seperti hasil rapat pleno anggaran di atas. Tentu masyarakat bertanya-tanya kalau memang RUU APBN tersebut mempunyai konsekwensi kenaikan BBM, mengapa pada sidang paripurna FPKS tidak menolak saja, atau walk-out, atau minimal abstain? Sebenarnya ini adalah pilihan yang paling baik diantara dua pilihan yang sama-sama buruk. Karena di sidang paripurna bukan lagi untuk menentukan setuju atau tidak dengan kenaikan BBM, tetapi setuju atau tidak memakai APBN yang diajukan. Yaitu penolakan terhadap RUU APBNP II ini akan menyebabkan pemerintah harus memakai kembali APBNP I yang subsidi BBM-nya justru lebih kecil. Sehingga kalau RUU APBNP II yang diajukan ini ditolak oleh dewan, maka konsekwensinya adalah harga BBM justru jadi melambung melebihi saat ini.

Seperti yang diberitakan oleh PKS Online (28/9/2005), kenapa PKS menerima besaran subsidi yang cuma Rp 89,2 triliun didalam Rapat Paripurna tersebut? Untung Wahono, Ketua Fraksi PKS DPR RI, menyatakan hal tersebut adalah untuk kebaikan masyarakat juga. Ia menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa apabila rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan pemerintah ditolak oleh DPR, maka yang akan berlaku adalah APBN yang sebelumnya. Dalam APBN sebelumnya, subsidi BBM hanya berjumlah Rp 76 triliun lebih kecil dibandingkan dengan usulan RUU APBNP II.

Demikian juga yang ditulis oleh Era Muslim (20/10/2005), Sekjen PKS Anis Matta menjelaskan bahwa di Panitia Anggaran DPR suara PKS tidak mayoritas sehingga ketika pengambilan keputusan, PKS kalah. Tapi PKS telah menggunakan semua jalur untuk kemaslahatan masyarakat. Kursi PKS di DPR yang cuma 45, menyebabkan PKS tidak mampu mencegah kenaikan harga BBM. Terlebih di Panitia Anggaran PKS cuma tiga orang, sehingga kalah.

Lebih jauh Anis Matta menjelaskan, kalau PKS ikut menolak RUU APBNP II dan menang, maka anggaran subsidi BBM akan kembali ke anggaran tahun lalu yang subsidinya lebih kecil dibanding tahun ini. Ini akan membuat rakyat lebih menderita karena ada perbedaan sekitar Rp 20 triliun lebih. Itu artinya, harga BBM akan lebih mahal dari yang sekarang. Karena perjuangan subsidi BBM yang sebenarnya adalah di Panitia Anggaran, tetapi PKS kalah. PKS kecewa dengan kebijakan BBM ini.

Demikianlah kita akan melihat siapa saja yang sebenarnya mendukung dan menolak kenaikan BBM ini bukan dengan melihat hasil pada sidang paripurna, tetapi pada rapat pleno anggaran yang diadakan sebelumnya. Maka akan terlihat dengan jernih, bahwa PKS sejak awal selalu konsisten menolak kenaikan harga BBM ini. Mulai sejak sebelum rapat pleno anggaran, di dalam rapat anggaran, sampai ke sidang paripurna, menunjukkan sikap konsisten PKS ini.

Demikian juga setelah harga BBM terlanjur naik sekarang, seperti yang ditulis oleh Sinar Indonesia Baru (28/11/2005), salah satu hasil Munas PKS adalah, PKS juga meminta pemerintah harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan dampak negatif kenaikan harga BBM di masyarakat lapisan bawah dalam bentuk program-program yang langsung dirasakan mereka seperti penyediaan modal keuangan. Dan pemerintah diminta segera menurunkan harga BBM bila harga BBM dunia turun sesuai dengan mekanisme pasar sebagaimana turunnya harga BBM untuk industri. Pemerintah juga diminta memperbaiki sistem penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat agar tepat sasaran. Ini menunjukkan bahwa PKS tetap bersama rakyat, dan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan nasib rakyat.

Mari kita dukung PKS, partai muda yang masih harus banyak belajar ini, untuk tetap tegar memperjuangkan nasib rakyat di lembaga-lembaga DPR, pemerintahan dan dimanapun juga. Dalam perjalanannya tentu akan banyak aral melintang, terkadang juga salah dan khilaf, mari kita jaga dan kritik dengan bijak supaya tetap berada di jalan yang benar.

Teruskan perjuanganmu wahai wakil rakyat, janganlah terbuai dengan nyamannya ruangan ber-AC, atau empuknya mobil volvo dan mercedez. Sering-seringlah berkunjung ke pinggir-pinggir kali, ke balik-balik gedung, ke pasar-pasar bau dan kotor, kau akan dapat bertemu dengan lapisan rakyat jelata yang akan menjaga hatimu supaya tetap berpihak pada mereka bukan pada penguasa.

Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

Selengkapnya...

Khairiansyah, si Peniup Peluit

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Khairiansyah Salman, seorang mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga simpatisan PKS ini, namanya melejit setelah ia berani menjadi peniup peluit (whistleblower) pada kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Seperti diberitakan oleh Pikiran Rakyat (13/8/2004), dugaan korupsi di tubuh KPU sebesar Rp 375 miliar dicetuskan oleh koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemilu Bersih dan Berkualitas dalam laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. Veteran Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 Agustus 2004.

Beberapa bulan kemudian, dugaan korupsi di tubuh KPU ini mulai berhasil diungkap setelah Khairiansyah, yang saat itu masih auditor BPK, melaporkan kepada KPK usaha penyuapan oleh seorang anggota KPU atas dirinya. Selanjutnya KPK justru memanfaatkan kasus ini dan mengajak Khairiansyah untuk bekerja sama menyusun skenario penjebakan terhadap Mulyana W Kusumah, anggota KPU yang berusaha menyuapnya, hingga berakhir dengan penangkapan Mulyana.

Menurut Suara Pembaruan (12/9/2005), kronologis penyuapan itu bermula pada tanggal 3 April 2005, ketika Mulyana W Kusumah menyerahkan uang suap Rp 150 juta kepada auditor BPK, Khairiansyah Salman, di Hotel Ibis, Slipi, kamar 709. Lima hari kemudian Mulyana kembali menyerahkan uang Rp 150 juta (tunai Rp 50 juta dan empat lembar cek perjalanan masing-masing Rp 25 juta) kepada Khairiansyah di Hotel Ibis kamar 609, sementara di kamar sebelahnya satu tim petugas KPK telah bersiap sedia dan merekam seluruh serah terima uang suap tersebut. Maka tanpa perlawanan Mulyana pun ditangkap tim KPK saat itu juga di tempat kejadian perkara.

Berita penangkapan Mulyana ini bagaikan petir di siang bolong yang mengejutkan berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena harapan masyarakat terhadap KPU sangat besar. Lembaga ini diharapkan selain menyelenggarakan pemilu yang bebas, demokratis dan jujur, juga bersih dari jeratan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Karena masyarakat sudah muak dengan pemerintahan sebelumnya yang ditegakkan lewat jaringan KKN yang sangat kuat, sehingga terjadi kebobrokan di mana-mana. Tetapi penangkapan Mulyana ini semakin menguatkan kecurigaan bahwa di tubuh KPU terjadi korupsi (dalam jumlah yang sangat besar pula), tentu saja masyarakat sangat terkejut dan kecewa. Kalau sebuah lembaga yang diharapkan steril pun ternyata terjangkit penyakit yang sama, lalu kita harus bagaimana lagi?

Berkat peluit yang ditiup oleh seorang Khairiansyah akhirnya kasus korupsi KPU ini berhasil dibongkar dan kemudian ditindak-lanjuti oleh KPK yang bertekat mengusutnya hingga tuntas. Akhirnya, seperti diberitakan oleh Pikiran Rakyat (13/9/2005), dengan tuduhan penyuapan Mulyana W Kusumah dipidana 2 tahun 7 bulan, sementara Wakil Sekretaris KPU, Dr. Ir. Sussongko Suhardjo, divonis 2 tahun 6 bulan. Selanjutnya menurut pemberitaan Antara (2/12/2005), Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamdani Amin dijatuhi vonis 4 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan asuransi bagi petugas pemilu 2004 dan juga bersalah dalam pengelolaan dana rekanan KPU terkait penyelenggaraan pemilu 2004.

Bagaikan bola salju yang terus bergulir dan membesar, satu per satu tokoh-tokoh lain pun turut ditangkap dan diadili akibat terbongkarnya kasus Korupsi KPU ini, antara lain Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin (Pikiran Rakyat, 21/5/2005), Anggota KPU Rusadi Kantaprawira (Tempo Interaktif, 18/7/2005), Kepala Biro Umum KPU Bambang Budiarto dan mantan Sekretaris Jenderal KPU Safder Yusacc (Republika, 5/12/2005).

Namun demikian, walaupun peluit Khairiansyah berhasil membongkar kasus korupsi KPU yang merugikan negara ratusan milyar rupiah, ia tidak serta-merta menjadi seorang yang dianggap berjasa oleh negara. Ada ironi besar di sini. Negara tidak kunjung memberikan penghargaan kepada Khairiansyah bahkan membiarkannya terancam diberi sanksi oleh atasannya di BPK karena tindakannya itu. Sebagaimana diberitakan di Gatra (17/4/2005), Ketua BPK, Anwar Nasution menyatakan akan menindak tegas Khairiansyah, dengan alasan tindakannya yang telah melaporkan tindakan penyuapan oleh anggota KPU tersebut dinilai tidak prosedural.

"Dia sudah melakukan tindakan pelanggaran, dan tidak sesuai prosedural. Di mata saya ,dia itu bukan pahlawan. Menurut saya ini cuma tindakan yang mencari popularitas semata," katanya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemda NAD di Banda Aceh. Anwar bahkan sempat mengucapkan kata "kampungan", untuk stafnya sebanyak tiga kali, untuk menggambarkan kekecewaannya terhadap staf BPK tersebut.

Menanggapi pernyataan Anwar yang tak pantas terhadap stafnya ini, Emmy Hafild, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, mengatakan di harian Kompas (21/4/2005) bahwa mereka tidak habis pikir bagaimana seorang pemimpin lembaga tinggi negara, eks Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, dan seorang guru besar universitas terkemuka di negeri ini dapat begitu melecehkan martabat anak buahnya dalam membongkar kasus korupsi. Reaksi itu tidak kondusif dalam menciptakan rasa aman bagi pegawai negeri, baik itu auditor maupun pegawai negeri biasa, untuk melaporkan korupsi yang diketahuinya kepada KPK.

"Kita tidak perlu menganalisis kata-kata yang diucapkan, seperti stupid, kampungan, ingin mencari popularitas, dan sebagainya, apakah pantas atau tidak dikeluarkan oleh seorang Anwar Nasution yang terhormat. Mungkin itu sudah karakternya. Tetapi, reaksi yang dikeluarkan menunjukkan bahwa Anwar Nasution adalah tipikal pemimpin mesin birokrasi negeri ini yang lebih peduli terhadap prosedur kerja daripada esensi dari pekerjaan yang dilakukan."

Khairiansyah si peniup peluit seolah-olah dibiarkan sendirian oleh pemerintah, yang katanya salah satu agenda utamanya adalah memberantas korupsi. Seperti dilansir oleh Tempo Interaktif (20/9/2005) Khairiansyah akhirnya "menyingkir" dari BPK yang dipimpin oleh seorang seperti Anwar, dan memilih bekerja di Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh walaupun sebelumnya KPK juga menyatakan bersedia untuk menerimanya. Pemerintah telah gagal memberikan rasa nyaman buat orang yang telah berani bertindak benar membongkar korupsi di KPU.

Seperti diberitakan oleh Pikiran Rakyat (9/11/2005), akhirnya apresiasi justru datang dari Transparency International, organisasi non pemerintah yang mendedikasikan diri untuk memberantas korupsi di seluruh dunia, yang memberinya penghargaan Integrity Award pada 11 Nopember 2005. Tetapi bukankah seharusnya yang pertama mengapresiasi Khairiansyah adalah pemerintah karena sikapnya yang sesuai dengan program pemberantasan korupsi?

Dalam siaran persnya Transparency International Indonesia (8/11/2005) menyatakan bahwa penghargaan international ini bukan sembarang penghargaan, mengingat proses seleksi yang dilakukan menghabiskan waktu lebih dari 6 bulan ini diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh belahan dunia yang dilakukan secara berjenjang dan melewati proses ketat. Tim juri yang berjumlah 6 orang berasal dari kalangan yang memiliki integritas sangat tinggi dari berbagai negara seperti Claudio Weber Abramo (Ketua TI-Brasil), dengan anggota antara lain Susan Cote Freeman (Inggris), Eva Joli (Pemenang Integrity Award 2001, special adviser pemerintah Norwegia untuk Pemberantasan Money Laundering Internasional), John Makumbe (Zimbabwe), Sion Asidon (Marocco) dan Hugette Labelle (Kanada).

Perkembangan berikutnya yang sangat mengejutkan adalah jangankan mendapat penghargaan dari pemerintah, justru Khairiansyah si peniup peluit, rupanya tidak dianggap kawan bahkan oleh Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) itu sendiri. Sebaliknya, seperti diberitakan di Detik.com (21/11/2005), dia justru ditembak oleh Timtas Tipikor lewat lubang kecil dugaan penerima Dana Abadi Umat (DAU) Rp 10 juta.

Menanggapi dugaan suap ini, dalam wawancara dengan Liputan 6 SCTV (30/11/2005), Khairiansyah mengatakan bahwa uang itu, sepengetahuannya adalah dana tambahan untuk biaya transportasi kegiatan auditor BPK di Depag. Ini juga merupakan permintaan dari Depag sendiri kepada BPK. "Itu memang sudah ada korespondensi antara BPK dan Depag. Saya sendiri adalah bagian dari institusi BPK yang melaksanakan tugas audit tadi," terang Khairiansyah.

Menurut Khairiansyah, hubungan kerja antarinstitusi dalam melakukan sebuah kegiatan adalah hal yang sudah biasa. Dan itu, biasanya ada dana-dana yang bertalian dengan aktivitas tersebut yang dibebankan kepada institusi tersendiri. "Saya contohkan, ada institusi yang mengadakan kegiatan dengan mengundang pihak luar, itu pasti ada uang honor dan transportasi. Sistem dan mekanisme inilah yang harus diperbaiki," ujar Khairiansyah.

Sementara Ketua Dewan Pusat Transparency International Indonesia, Todung Mulya Lubis, kepada Liputan 6 SCTV (25/11/2005) mengatakan bahwa Khairiansyah hanya sebagai sekrup kecil dalam perahu bernama korupsi. "Dia kena imbas dalam sistem yang korup," ujar Todung yang juga penasihat hukum Khairiansyah itu.

Karena itulah Todung berharap kasus ini bisa ditangani tim hakim yang benar-benar kredibel. Sebab pengungkapan korupsi di tubuh Departemen Agama bisa menjadi gerbang untuk mengungkap korupsi di Indonesia. Dia berharap nama-nama lain yang disebutkan Kejaksaan Agung juga segera diproses hukum.

Di sisi lain, Todung khawatir penetapan status tersangka bagi Khairiansyah ini bisa membuat orang lain yang tadinya berniat menjadi pelapor untuk kasus korupsi akan berpikir ulang. "Yang saya cemaskan adalah dengan Khairiansyah menjadi tersangka, banyak yang awalnya ingin menjadi whistleblower menjadi ketakutan," kata pria kelahiran Tapanuli Selatan, 56 tahun silam.

Pada kesempatan lain sebagaimana dilansir oleh Suara Karya (24/11/2005), soal kasus DAU Todung mengharapkan tidak hanya Khairiansyah saja yang menjadi kambing hitam, tetapi siapa saja yang terkait harus menjalani proses hukum yang sama. "Kalau cuma Khairiansyah sama saja menembak semut dengan meriam, tetapi koruptor yang besar tidak tersentuh sama sekali. Jadi kami berharap tidak ada tebang pilih," tegasnya.

Demikianlah nasib Khairiansyah, si peniup peluit, yang telah membongkar praktek korupsi KPU lebih Rp 300 milyar tetapi harus tersandung dugaan suap DAU Rp 10 juta yang dia terima beberapa tahun yang silam, yang nilainya hanya 1/30 ribu dari korupsi KPU yang dia bongkar. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, di negeri yang sistemnya sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ini, hampir mustahil seorang pegawai negeri dapat terbebas seratus persen dari praktek-praktek seperti ini. Terutama seperti diberitakan Jawa Pos (28/11/2005), di BPK bukan lagi rahasia umum dan merupakan praktik yang selama ini terjadi bahwa apabila BPK akan mengaudit suatu instansi atau proyek, segala kebutuhan dan transpor ditanggung pihak yang akan diaudit. Pola itu telah berjalan selama bertahun-tahun di BPK yang pada akhirnya membuka peluang adanya upaya kolusi antara auditor BPK dan pihak yang diperiksa.

Contohnya seperti diberitakan oleh Gatra (16/6/2005), ketua tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan BPK, Djapiten Nainggolan mengaku BPK menerima dana sebesar Rp 555 juta dari KPU.

"Uang tersebut diberikan untuk biaya transport mingguan pada waktu tim BPK datang ke KPU atau ketika pembahasan di Hotel Ibis," kata Djapiten seusai menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta, Kamis selama 11 jam mulai 08.35 WIB.

Apalagi secara umum sistem yang dibuat di negeri ini, seperti dana operasional yang tidak mencukupi, gaji yang tidak pantas dll., seolah-olah mengharuskan seseorang menerima pendanaan dari sumber-sumber yang kadang tidak jelas asalnya. Dan sampai batas-batas tertentu saya kira sangat sedikit pegawai negeri yang tidak pernah menerima dana-dana tak jelas ini, yang sering disebut sebagai "wilayah abu-abu". Lihat artikel Korupsi dan Kemiskinan di Indonesian Corruption Watch.

Di sini jelas terlihat ada motif-motif tersembunyi di balik sigapnya aparat Timtas Tipikor menangkap, mencekal dan mengadili Khairiansyah, yang merupakan seorang yang paling berjasa dalam pengungkapan kasus korupsi KPU. Kecepatan dan kesigapan Timtas Tipikor dalam menangani kasus Khairiansyah ini benar-benar tidak sebanding dengan penanganan kasus-kasus korupsi lain dengan nilai ribuan kali lebih besar yang menjadi tugas utamanya yaitu kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara (BUMN), 4 Departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri (Pemantau Peradilan). Seolah-olah ini merupakan semacam peringatan dari orang-orang yang tidak ingin korupsinya terbongkar, supaya tidak ada lagi masyarakat yang berani melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya kepada KPK atau dia akan bernasib sama seperti Khairiansyah. Baca Opini Tribun Timur berjudul Khairiansyah, Korupsi dan Kita.

Marilah kita dukung Khairiansyah untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum sebagai warga negara yang berani melaporkan tindak korupsi yang dilihatnya. Bukan cuma PKS yang memang telah berkomitmen untuk memberantas korupsi, tetapi terutama adalah KPK, partai-partai politik, organisasi masyarakat dan juga seluruh elemen masyarakat, sama-sama memiliki kepentingan untuk membela Khairiansyah Salman, si sekrup kecil dari sistem korup yang sengaja dikorbankan untuk menutupi mesin yang sudah karatan ini. Kalau Khairiansyah benar-benar jadi dihukum karena kasus DAU ini, maka hal ini akan menjadi peringatan yang sangat ampuh untuk menakut-nakuti masyarakat terutama pegawai negeri, supaya tidak ada lagi yang berani melaporkan korupsi yang dilihatnya, karena di negeri yang korup ini hampir mustahil ada pegawai negeri yang bersih 100%, terutama dari wilayah abu-abu, seperti uang transpor, lumpsum, hotel, honor dll., yang bagaikan ranjau banyak bertebaran di segala penjuru.


Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

Selengkapnya...

Dana Kavling, Kadeudeuh dan Komitmen PKS Memberantas Korupsi

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Partai Keadilan Sejahtera sejak kemunculannya telah menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi dan segala macam kebrobrokan di tubuh lembaga pemerintahan dan perwakilan rakyat yang selama berpuluh tahun sudah menyengsarakan kehidupan rakyat. PKS yang dikenal sebagai partai dakwah selalu menitik-beratkan pendidikan moral Islami dalam pembinaan para kadernya, sehingga para pejabat pemerintah dan anggota legislatif asal PKS di dewan perwakilan rakyat pusat maupun daerah selalu menjadi pelopor terdepan dalam membongkar dan mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi.

Salah satu contoh adalah sebagaimana yang diberitakan oleh Media Indonesia (12/6/2004), di mana pembobolan dana APBD Jabar terungkap setelah DPW Partai Keadilan melakukan kegiatan aksi sosial di Kota Bandung dan beberapa kabupaten lain di Jabar. Saat kegiatan itu berlangsung, berupa pemberian sembako serta pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat, DPW PK Jabar mengungkapkan biaya kegiatan tersebut berasal dari dana yang diterima dua orang anggota DPRD Jabar dari Fraksi Abdi (Amanat Bintang Keadilan yang merupakan gabungan dari PAN, PK, dan PBB), masing-masing Yudi Widiana Adia dan Reza Nasrullah.

"Dua orang anggota DPRD ini menolak untuk mengantongi dana tersebut, karena APBD seharusnya tidak diperuntukkan bagi kepentingan pribadi. Karena itu, dana tersebut dikembalikan ke masyarakat untuk membantu kehidupan mereka," tutur seorang pengurus DPW PK saat melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah Bandung Barat itu.

Selanjutnya kasus yang kemudian dikenal dengan sebutan "dana kavling" ini jadi mencuat dan ramai diberitakan di media massa-media massa. Walaupun anggota legislatif asal PKS turut 'menerima' dana tersebut, tetapi sebenarnya sama sekali berbeda karena secara berterus-terang dana tersebut langsung dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk bakti sosial.

Tokoh pengungkap kasus ini, mantan Ketua Fraksi Keadilan, Ir Yudi Widiana Adia kepada Pikiran Rakyat (3/8/2002) mengatakan, partainya sepakat mengembalikan dana kavling itu melalui lembaga DPRD. Namun karena pengembalian tersebut lebih pada aspek moral dan bukan pada aspek hukum, pengembalian dimaksud akan diberikan dalam bentuk laporan hasil audit. "Kami akan menyerahkan hasil audit penyaluran dana tersebut pada masyarakat. Baik publik maupun Kejaksaan bisa melihat hasil audit tersebut," katanya.

Selanjutnya menurut berita di Pikiran Rakyat (21/10/2002), hasil audit terhadap penggunaan dana bantuan fraksi yang diterima Fraksi Keadilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar sebesar Rp 500 juta, menunjukkan kategori "dapat dikatakan wajar". Semua hal yang berkaitan dengan material, penerimaan sumber dana maupun penggunaan dana dari transaksi kas yang ada di pihak Fraksi Keadilan DPRD Jabar dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun demikian seperti diberitakan Kompas (22/8/2002), Yudi Widiana mengatakan, pihaknya akan mengembalikan dana kavling kalau memang tuntutan hukumnya demikian. Sebab secara moral, kata Yudi, sejak menerima dana kavling tahun 2000 sebanyak Rp 500 juta, pihaknya telah mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk sembako, beasiswa, dan pembelian pompa air di 24 kabupaten di Jabar.

Kasus 'dana kavling' ini hanyalah salah satu contoh dari beberapa kasus 'penyalah-gunaan' uang rakyat lainnya yang diungkap dan dicegah oleh PKS. Tekad PKS untuk menolak segala bentuk korupsi yang merugikan rakyat ini, sebagaimana diberitakan oleh Gatra (19/1/2004), ditegaskan kembali oleh Ketua Umum PKS bahwa seluruh anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengembalikan uang pensiun kepada rakyat. Ketua Umum DPP PKS Hidayat Nurwahid di Jakarta, Senin mengatakan, seluruh anggota DPR dan DPRD I serta DPRD II dari PKS harus mengkritisi kebijakan terakhir yang terkait dengan apa yang disebut tali asih atau uang pensiun bagi anggota dewan.

Dan seakan membuktikan bahwa tekad PKS bukanlah retorika belaka, maka seperti diberitakan oleh Era Moslem (29/03/2004), 3 orang anggota legislatif PKS Bogor mengembalikan total Rp 300 juta dana kadeudeuh kepada masyarakat. Dana kadeudeuh adalah dana purnabakti/pensiun yang dibayarkan oleh eksekutif kepada anggota legislatif yang akan selesai masa tugasnya yang di propinsi Jabar populer disebut "uang kadeudeuh" untuk kota Bogor nilainya mencapai Rp. 100 juta per anggota DPRD.

Sementara itu, DPRD Banten lain lagi akal-akalannya dalam mengeruk uang APBD, yaitu dengan merencanakan kunjungan ke salah satu daerah di Cina, yang memakan biaya Rp 1,5 miliar hanya untuk uang saku anggota dewan, belum termasuk akomodasi dan transportasi. Seperti diberitakan oleh Sinar Harapan (3/4/2004), Wakil Ketua Fraksi Amanat Bintang Keadilan (ABK), Yayat Suhartono asal Partai Keadilan (sekarang PKS), menyatakan tidak setuju dengan rencana kunjungan ke Cina. “Terus terang, ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Banten. Lebih baik uangnya dipakai buat membangun gedung pendidikan, kesehatan atau program pengentasan kemiskinan. Tapi fraksi kami ini beranggotakan sedikit, kalah oleh fraksi dari partai-partai besar,” kata Yayat Suhartono.

Demikian juga suara anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Keadilan (kini PKS) yang tergabung dalam Fraksi Keadilan Bulan Bintang, sebagaimana dilansir oleh Pikiran Rakyat (15/4/2004), menyatakan akan menolak uang purnabakti atau kadeudeuh jika memang tidak dianggarkan. Jika telah dianggarkan, seluruh dana tersebut antara lain akan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk bakti sosial, beasiswa, bantuan ekonomi lemah.

Dari Cimahi juga demikian, seperti diberitakan di Pikiran Rakyat (29/3/2005), Sekretaris Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) Kota Cimahi, Zulkarnaen S.Si. meminta dibale untuk tidak memberikan uang "kadeudeuh" kepada anggota dewan pada kesempatan apa pun, khususnya kepada anggota dari PKS.

Demikianlah sekilas sepak terjang anggota legislatif asal PKS yang tak terbujuk godaan harta duniawi dan tak kenal takut membongkar berbagai kecurangan di lembaga legislatif demi untuk menyelamatkan uang rakyat. Walaupun terkadang mendapat resiko dituduh mencari popularitas, dituduh sebagai pahlawan kesiangan, dituduh sebagai pencuri berlagak robin-hood, dituduh sebagai perampok berlagak sinterklas, dan bermacam-macam tuduhan dari orang-orang yang tidak ingin negeri ini menjadi baik.

Teruskan perjuanganmu wahai wakil rakyat, wahai penyambung lidah rakyat, wahai pelindung dan pembela hak-hak rakyat, wahai penyelamat uang rakyat pemilik sebenarnya republik ini. Kami akan terus dibelakangmu, mendukung dan membelamu, dan mendoakanmu semoga selalu dilindungi dan ditolong oleh Alloh SWT.

Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

Selengkapnya...

PKS dan Piagam Madinah

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Segera setelah Rasululloh Muhammad SAW tiba di Madinah pada tahun 622, beliau membuat perjanjian antara orang-orang Muhajirin (orang Islam Mekkah yang ikut hijrah bersama Nabi), Anshor (penduduk Muslim di Madinah), dan orang-orang Yahudi. Perjanjian inilah yang kemudian disebut dengan Konstitusi atau Piagam Madinah.

Piagam Madinah sering dianggap sebagai dasar dari pembentukan negara Islam pertama di Madinah. Dan Nabi Muhammad dipercayai sebagai peletak dasar negara itu. Isi perjanjian ini, di antaranya, bahwa seluruh penduduk Madinah, apa pun agama dan sukunya, adalah ummah wahidah (a single community) atau umat yang tunggal. Karena itu, mereka semua harus saling membantu dan melindungi, serta mereka semua berhak menjalankan agama yang dipeluknya masing-masing.

Nilai-nilai universal yang dikandung oleh Piagam Madinah inilah yang, di antaranya, menjadi tema perjuangan dan referensi politik Partai Keadilan Sejahtera. (Kompas, Sampul Baru Partai Islam?) Walaupun PKS adalah partai Islam, tetapi partai ini memperjuangkan hal-hal yang bersifat universal. Dan Piagam Madinah, menempatkan setiap orang dan setiap agama pada posisi yang sama.

Lalu bagaimanakah implementasi Piagam Madinah ini oleh PKS? Manakala kita ingin menilai kesesuaian gerak langkah PKS dengan tema Piagam Madinah yang diusungnya, maka akan lebih bertanggung-jawab kalau kita juga bersikap adil. Yaitu ketika PKS mendeklarasikan bahwa mereka akan memperjuangkan Piagam Madinah, maka itu bukan berarti PKS sudah berhasil mengaplikasikan nilai-nilai Piagam Madinah di dalam masyarakat, tetapi semua itu memerlukan proses. Sehingga yang dapat kita nilai adalah indikator-indikator berupa kiprah PKS yang terlihat sebagai usaha menuju penerapan nilai-nilai tersebut.

Sebagai contoh usaha-usaha amal membantu masyarakat yang selama ini dilakukan oleh PKS tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap para korbannya, apakah PKS, non-PKS, Islam, non-Islam, semua sama saja. Misalnya seperti diberitakan oleh Siaran Pers PKS (9/2/2004) dan Media Indonesia (2/1/2005), PKS dan BSMI telah mengirimkan bantuan tim medis dan obat-obatan ke Alor dan Nabire, dan menurut Tempo Interaktif (7/1/2005), PKS mengelola 150 ribu lebih pengungsi di Aceh, atau pendirian posko-posko banjir oleh PKS di DKI Jakarta, sebagaimana di beritakan di Era Moslem (19/1/2005). Semua itu tidak pandang bulu dalam memberikan bantuannya, apakah PKS, non-PKS, Islam, non-Islam, sama saja. Bukankah hal ini salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai universal?

Demikian juga dalam kasus pemboman yang marak di mana-mana yang membawa-bawa nama Islam, sikap PKS jelas mengutuk kejadian tersebut. Sebagaimana diberitakan oleh Suara Merdeka (9/9/2004) PKS mengecam keras pemboman di jalan Rasuna Said. Begitu pula PKS mengutuk aksi pemboman di London pada 7 Juli 2005, sebagaimana dilansir oleh Indosiar. Dan juga seperti yang diberitakan di Detik.com (27/11/2005) bahwa PKS mengutuk aksi-aksi bom teroris di Indonesia. Ini pun merupakan indikator pengamalan nilai-nilai universal Piagam Madinah yang coba diangkat oleh PKS.

Kita juga bisa menyaksikan dalam kasus-kasus pembakaran dan perusakan rumah-rumah ibadah di beberapa daerah di Indoneisa, sikap PKS jelas menolak dan mengecam aksi-aksi tersebut. Misalnya pada kasus insiden Ketapang 22 Nopember 1998, dalam siaran persnya PKS menilai bahwa pelaku perusakan mushalla dan pembakaran gereja dan sarana sosial lainnya adalah melanggar hukum sekaligus melanggar ajaran agama Islam, sehingga para pelaku maupun aktor di belakang layar insiden tersebut perlu segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Karena memang di dalam ajaran Islam jelas bahwa perusakan rumah-rumah ibadah adalah dilarang bahkan di saat perang sekalipun.

Sehingga jelaslah bahwa nilai-nilai universal Piagam Madinah bukan hanya slogan kosong atau retorika belaka pagi PKS, tetapi benar-benar tema perjuangan yang akan terus diusung dan coba diterapkan oleh PKS di bumi pertiwi yang majemuk ini. Sebagai partai masa depan yang menjadi harapan, bukan hanya ummat Islam, melainkan seluruh rakyat Indonesia, PKS dituntut untuk dapat mengakomodasi keinginan dan kepentingan berbagai pihak dari berbagai agama, ras dan suku bangsa. Untuk itu PKS akan terus bekerja dan bekerja, terutama di dalam usaha-usaha amal membantu masyarakat yang telah identik dengan kegiatan PKS sejak sebelum menjadi partai. Sehingga bukan hanya siaran pers dan retorika politik di media massa yang menjadi prestasi PKS, melainkan kerja nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Berikut adalah terjemahan bahasa Indonesia dari teks asli Piagam Madinah yang saya kutip dari (Piagam Madinah dan Konsep Ummah oleh Juwairiyah Dahlan)

Piagam Madinah

Preambule: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3: Banu 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4: Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8: Banu 'Amr Ibn 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10: Banu al-'Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.

Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38: Kamu Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi warga Piagam ini.

Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46: Kaum yahudi al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bwertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.

Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

Selengkapnya...

Komunikasi Politik PKS

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Ada apa dengan PKS? Sebagai pelaku politik di Indonesia dalam beberapa kesempatan, tokoh-tokoh PKS berbicara di media massa mengenai politik dan pemerintahan, antara lain mengenai kelanjutan koalisi PKS dengan pemerintah. Pada Detik.com (28/10/2005), Presiden PKS, Tiffatul Sembiring, mengisyaratkan PKS akan melanjutkan koalisi itu, sementara pada Detik.com (31/10/2005), Sekjen PKS, Anis Matta, mengisyaratkan PKS akan menarik dukungannya.

Dari kasus ini secara sederhana kita melihat adanya ketidak-sinkronan antara pernyataan Presiden dan Sekjen. Apakah dari hal ini maka berarti komunikasi politik PKS kacau-balau? Dalam arti luas komunikasi politik dapat dipahami sebagai setiap komunikasi yang bertujuan politik dan dapat terjadi di antara partai-partai politik, di antara lembaga-lembaga pemerintahan (Presiden/MPR/DPR), antara partai politik dengan lembaga pemerintahan, antara partai politik dengan masyarakat, atau antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat. Sehingga ada beberapa faktor yang dapat kita jadikan sebagai dasar penilaian untuk hal ini:

1. Pernyataan di media massa oleh partai politik adalah salah satu bentuk komunikasi politik antara partai dengan masyarakat. Dan ketidak-sinkronan pernyataan antara Presiden dan Sekjen dalam satu hal, bukan berarti ketidak-sinkronan dalam semua hal. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya ini, mungkin laju informasi yang lambat di antara mereka, mungkin ketidak-akuratan informasi, mungkin kesalahan memahami informasi, atau mungkin juga emosi manusiawi sesaat karena mereka juga manusia biasa. Tentu saja ketidak-kompakan ini menjadi persoalan mendasar yang serius kalau selalu terjadi di banyak kesempatan dan dalam banyak permasalahan.

2. Komunikasi politik antara partai dengan masyarakat, tidak hanya dalam bentuk berbicara di media massa, tetapi bisa juga dalam bentuk iklan politik, turun ke daerah dan komunikasi langsung dengan konstituen, atau dalam bentuk usaha-usaha amal membantu masyarakat. Dan dalam bentuk usaha-usaha amal membantu masyarakat, saya kira semua akan mengakui bahwa PKS beberapa langkah lebih maju daripada partai yang lain. Karena memang sejak sebelum menjadi partai PKS adalah jamaah amal yang gemar menolong korban bencana, masyarakat miskin, anak yatim dll. yang ini semua adalah dianjurkan di dalam Islam. Misalnya ketika ada bencana gempa-tsunami di Aceh, Tempo Interaktif memberitakan bahwa PKS Aceh mengelola 150 ribu lebih pengungsi. Tentu saja amal-amal yang dilakukan PKS adalah semata-mata mencari keridhoan Alloh SWT, sedangkan komunikasi politik yang terbangun hanyalah buah kebaikan yang Alloh berikan.

3. Kalau kita perluas pembahasan komunikasi politik untuk mencakup juga komunikasi di antara parpol, maka kita dapat mengecek bagaimana lobi-lobi yang dilakukan oleh PKS kepada parpol yang lain. Atau komunikasi antar parpol dengan pemerintah, kita bisa melihat bahwa PKS juga menjaga komunikasi informal dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga terlalu gegabah untuk menyimpulkan bahwa komunikasi politk PKS kacau-balau hanya dari satu masalah saja. Ini bukan berarti ketidak-kompakan antara Presiden dan Sekjen dalam satu hal ini dapat dibiarkan begitu saja. PKS secara institusi seharusnya sudah memberikan teguran atau sanksi tertentu kepada mereka yang terkait supaya lebih berhati-hati di lain waktu dalam berbicara di media massa. Dan secara berkesinambungan PKS juga harus terus melakukan pendidikan politik kepada kader-kadernya supaya dapat berkomunikasi dengan lebih baik, cantik dan cerdas kepada masyarakat, partai lain maupun pemerintah.

Marilah kita berikan selalu dukungan moral maupun material kepada PKS, partai anugerah zaman, yang masih sangat muda ini. Di tengah-tengah semangat perbaikan dan pembaharuan oleh para kadernya, memang kadang terselip satu dan dua kesalahan manusiawi. Mari kita ingatkan mereka tanpa menebar kesalah-pahaman, kita perbaiki tanpa merusak citranya, kita kritisi dan beri solusi.

Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

Selengkapnya...

Akuntabilitas Publik dan Perlindungan Privasi

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Dalam masyarakat terbelakang, prinsip yang berlaku bagi mereka adalah pemimpin adalah raja, produsen adalah raja, penjual adalah raja dan seterusnya. Seorang pemimpin dapat mematuhi atau melanggar hukum dan undang-undang sesuka hatinya, rakyat yang memprotes akan dipenjara dengan tuduhan subversif. Demikian juga seorang produsen atau penjual dapat menaikkan harga barang sesuka hatinya, pembeli yang memprotes tidak punya pilihan lain karena pasar sudah dimonopoli.

Itu adalah ciri-ciri masyarakat terbelakang. Sedangkan di dalam masyarakat modern prinsip yang berlaku adalah kebalikannya, rakyat adalah raja, konsumen adalah raja, pembeli adalah raja dan seterusnya. Seorang pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya tidak akan menjadi pemimpin lagi. Demikian juga seorang produsen atau penjual yang tidak disukai oleh pembeli akan gulung tikar, karena pembeli mempunyai banyak pilihan yang lain. Ini adalah konsekwensi logis dari dinamika akuntabilitas publik yang menjadi ciri-ciri masyarakat modern.

Lihatlah di Jepang, tubuh Presiden West Japan Rail (JR) Company, Takeshi Kakiuchi, terlihat membungkuk nyaris membentuk huruf L untuk meminta maaf kepada masyarakat atas kecelakaan kereta di Amagasaki, pinggiran Kota Osaka tanggal 25 April 2005. Dan kebiasaan meminta maaf kepada publik ini kelihatannya sudah umum dimiliki oleh para pemimpin di Jepang, baik itu pemimpin perusahaan maupun pemerintahan. Sungguh suatu sikap yang terpuji.

Saya membayangkan suatu saat nanti para pemimpin di negeri Indonesia ini juga bisa memiliki kebiasaan meminta maaf kepada publik bila melakukan kesalahan. Bukan mencari kambing hitam dan saling menyalahkan. Mungkin para pemimpin PKS bisa membiasakan hal ini terlebih dulu untuk memberikan teladan yang baik kepada yang lain. Misalnya elite pemimpin PKS dapat memberikan pernyataan pers yang meminta maaf kepada publik karena kegagalan mereka membendung arus di DPR yang meminta kenaikan tunjangan dana operasional anggota dewan. Walaupun tidak harus membungkuk sampai membentuk huruf L seperti orang Jepang.

Akuntabilitas publik harus diatur dengan jelas di dalam undang-undang dan disyaratkan untuk semua posisi di jawatan-jawatan dan pemerintahan yang menggunakan uang rakyat untuk pembiayaannya. Artinya harus dibuat sistem manajemen se-transparan mungkin sehingga masyarakat dapat mengakses, memeriksa dan menilai kinerja para pejabat yang berhubungan dengan posisinya masing-masing. Ketika pejabat tersebut menolak membuka akses kepada publik maka dia dapat diberi sanksi sesuai dengan undang-undang.

Ketika seorang anggota DPR tidak hadir di dalam sidang, rakyat berhak tahu dan memprotesnya, karena anggota DPR digaji oleh rakyat. Ketika Presiden memanfaatkan jabatannya untuk korupsi, kolusi dan nepotisme, rakyat berhak tahu dan memprotesnya, karena Presiden digaji oleh rakyat. Ketika sebuah partai politik mengambil kebijakan tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka rakyat juga berhak tahu dan memprotesnya, karena mereka dibiayai dengan uang rakyat.

Tetapi di sisi lain akuntabilitas publik tidak berarti kebebasan untuk melanggar privasi seseorang, yang juga menjadi ciri-ciri dari masyarakat modern. Ketika PKS mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer di masyarakat, memang masyarakat berhak mengkritisi dan memprotesnya. Tetapi setiap kebijakan PKS adalah hasil musyawarah Majelis Syuro, yang merupakan lembaga tertinggi partai, dan bukan keputusan dari orang per orang. Maka menjadi tidak relevan ketika ada sebagian kecil anggota masyarakat mencoba menyerang seorang individu di dalam Majelis Syuro yang dia anggap telah membuat keputusan yang tidak populer tersebut.

Ketika hal ini dilakukan sambil menyebutkan nama individu tersebut secara gamblang, maka hal ini sudah dapat dianggap melanggar privasi yang bersangkutan. Dan ketika individu tersebut adalah pemimpin yang sudah sangat banyak jasanya untuk PKS, maka integritas anggota masyarakat tadi sebagai seorang kader PKS patut dipertanyakan. Lebih jauh lagi, kalau kita mengkaji tentang adab-adab menegur pemimpin di dalam Islam, maka integritas anggota masyarakat tadi sebagai seorang muslim yang paham dapat juga dipertanyakan.

Karena Majelis Syuro PKS mengambil keputusan dengan musyawarah, maka mekanisme musyawarah yang saya ketahui dari halaqoh-halaqoh yang pernah saya ikuti adalah sebagai berikut:

1. Bila belum ada pemimpin, maka diangkat seorang pemimpin apakah secara aklamasi ataupun voting. Syaratnya adalah seorang pemimpin haruslah seorang yang baik dalam ber-Islam secara utuh, baik pengetahuannya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik qiroahnya dll.

2. Pertama-tama pemimpin akan menjelaskan masalah yang sedang dihadapi, yang sudah diagendakan sebelumnya, atau menerima usulan pembahasan masalah baru dari anggota.

3. Berikutnya pemimpin akan memberi kesempatan kepada anggota untuk memberi usulan solusi, bisa dengan cara mempersilakan bagi yang punya ide, menanyakan anggota satu per satu, atau menanyakan anggota tertentu yang dianggap berkompeten.

4. Pemimpin berhak membuka forum diskusi bila beberapa usulan anggota ternyata tidak kompatibel atau saling bertentangan, dan menutupnya bila dianggap telah mencukupi.

5. Setelah semua usulan anggota diakomodasi, dan semua anggota merasa puas dengan diskusi yang dilakukan, maka dengan mempertimbangkan usulan-usulan tersebut pemimpin berhak memutuskan solusi dari masalah yang dihadapi. Keputusan pemimpin di dalam musyawarah tidak harus sesuai dengan suara terbanyak dari anggota.

6. Keputusan yang diambil pemimpin adalah keputusan musyawarah dan wajib ditaati oleh seluruh anggota. Setelah musyawarah ditutup, anggota tidak berhak mengungkit-ungkit kembali ketidak-puasan yang ada di dalam musyawarah, apalagi sampai kemudian bersikap tidak taat. Ketidak-puasan dalam musyawarah dapat disalurkan dengan memilih pemimpin lain untuk musyawarah yang berikutnya.

Jadi berbeda dengan demokrasi yang mengandalkan voting untuk mengambil keputusan, musyawarah mengandalkan pada kebijakan pemimpin yang telah dipilih oleh seluruh anggota. Tentu saja dalam mengambil keputusannya pemimpin tidak boleh sewenang-wenang, tetapi benar-benar untuk mencari kemaslahatan umat dan keridhoan Alloh SWT. Karena itulah syarat dasar seorang pemimpin di dalam Islam adalah yang baik Islam-nya secara keseluruhan dari sisi ilmu, amal, akhlak, ibadah, qiroah dll, sehingga keputusan yang diambilnya selalu atas dasar tuntunan dan bimbingan Alloh SWT. Tidak lupa juga syarat umum lainnya seperti sehat fisik dan mental dan mempunyai ilmu kepemimpinan yang cukup.

Demikianlah masyarakat kita yang sedang berproses menuju masyarakat modern harus terus mempertahankan sikap kritis di dalam prinsip akuntabilitas publik ini, sambil juga belajar menghargai privasi seseorang. Dan PKS dapat menjadi gerbong terdepan untuk menjadi teladan bagi partai-partai yang lain. Buatlah sistem manajemen partai se-transparan mungkin, dan bukalah akses informasi kepada publik seluas-luasnya. Umumkanlah secara berkala daftar kehadiran anggota legislatif PKS di dalam sidang-sidang DPR. Umumkanlah juga proses-proses lobi dan debat, yang mungkin tak di-ekspos media, yang telah PKS lakukan untuk membela kepentingan-kepentingan rakyat.

Saya dukung PKS untuk terus bekerja memperbaiki negeri ini, walau hanya dengan 7,3% kursi DPR. Walaupun hasilnya masih belum memuaskan rakyat, tetaplah bekerja. Kelak rakyat akan mengetahui apa yang sebenarnya telah anda kerjakan. Bukankah Alloh tidak melihat hasilnya, melainkan usaha yang dikerjakan?

Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

Selengkapnya...

Sidang Paripurna ke-13 2005-2006: Anggota DPR Banyak yang Bolos!

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Rupanya kenaikan tunjangan dana operasional anggota dewan sebesar Rp 10 juta/bulan tidak juga mampu meningkatkan kinerja mereka, bahkan hanya untuk hadir pada saat sidang saja pun mereka bolos.

Pada Selasa (22/11/2005), Detik.com dan Riau Pos memberitakan bahwa sebanyak 49% anggota dewan membolos sidang paripurna yang hari itu dijadwalkan membahas hak angket mengenai skandal kredit macet Bank Mandiri.

Dari data yang dibacakan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang memimpin sidang itu, anggota DPR yang paling banyak membolos berasal dari FPG. Dari 129 kursi yang dimilikinya, hanya 68 anggota FPG yang hadir.

Peringkat kedua rajin membolos ditempati FPDIP dengan 53 orang hadir dari 108 kursi. Kemudian posisi ketiga diduduki FPPP dengan jumlah peserta hadir 27 orang dari 58 kursi.

Selanjutnya FPAN, hadir 16 orang dari 53 kursi. FPKB hadir 20 orang dari 52 kursi. FPD hadir 38 orang dari 57 kursi. FBPD hadir 4 orang dari 20 kursi. FPBR hadir 6 orang dari 14 anggota dan FPDS hadir 6 orang dari 13 kursi.

Sementara FPKS merupakan fraksi yang anggotanya paling sedikit membolos. Jumlah anggota FPKS yang hadir 40 orang dari 45 kursi yang tersedia.

Saya agak kecewa karena ternyata ada juga anggota dewan dari PKS, partai harapan rakyat kecil, yang turut membolos, walau sedikit terhibur bahwa anggota dewan dari PKS adalah yang paling sedikit membolos. Tetapi hal ini kalau dibiarkan begitu saja oleh PKS tanpa klarifikasi kepada yang bersangkutan dapat menjadi preseden buruk untuk selanjutnya. Tentu saja saya juga memahami bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya faktor-faktor manusiawi yang tidak terelakkan, seperti anak sakit atau kondisi darurat lainnya. Dan PKS harus memberi teladan kepada partai lain untuk membuat sistem absensi yang apik dan transparan untuk para anggotanya di DPR, sehingga rakyat dapat memantau dan menilai sejauh mana kinerja para wakilnya tersebut.

Tidakkah para anggota dewan yang terhormat itu sempat teringat walaupun hanya selintas, kepada seorang sebut saja Pak Yamin? Seorang pegawai rendahan di Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR/DPR, yang pagi-pagi benar sudah harus berangkat dari rumahnya, dan tepat pukul 08.00 atau paling lambat 08.30, sudah berada di depan hand key machine, alat absensi otomatis, supaya tidak terlambat atau akan kena sanksi atasan.

Atau cobalah tengok kehidupan para mbok tukang sayur dan abang tukang ikan di pasar-pasar tradisional di negeri ini. Mereka bangun sebelum subuh dan sudah tiba di pasar menggelar dagangannya bahkan sebelum matahari terbit. Demikian juga para tukang becak yang memeras keringat menggenjot becak setiap hari dari pagi sampai sore. Semua itu dilakukan oleh sebagian besar rakyat kita yang miskin hanya untuk mendapatkan beberapa ratus ribu rupiah setiap bulannya.

Berapakah take home pay yang dibawa pulang para anggota dewan yang terhormat setiap bulannya? 30 juta, 40 juta atau 50 juta rupiah? Uang sebesar itu baru akan didapatkan oleh seorang tukang becak setelah menggenjot selama lebih dari tiga tahun setiap hari! Pantaskah kalau para anggota dewan yang terhormat masih juga bolos entah untuk keperluan apa?

Disinilah perlunya etika dan moral yang akan membuat kita merasa malu menerima gaji yang demikian besar dari rakyat, sementara kita tidak dapat menunaikan amanat yang mereka titipkan. Dan kalau memang etika dan moral sudah tidak mampu membuat para anggota dewan merasa malu, maka seharusnyalah Sekjen DPR/MPR ataupun kebijakan internal partai yang bersangkutan lebih memperketat lagi aturan kehadiran anggota dewan di dalam sidang. Misalnya setiap bulan umumkan saja kepada masyarakat daftar kehadiran seluruh anggota dewan dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh DPR/MPR.

Kalau Pak Yamin yang pegawai rendahan demikian takut untuk datang terlambat karena ada sanksinya, maka anggota dewan seharusnya lebih takut lagi untuk datang terlambat karena gajinya jauh lebih besar, sehingga sanksinya pun seharusnya lebih berat.

Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

Selengkapnya...

Tambahan tunjangan dana operasional anggota DPR Rp 10 juta/bulan: Memalukan!

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Di tengah terpuruknya ekonomi negara dan memuncaknya penderitaan rakyat, sungguh kabar yang tak masuk di akal bahwa DPR telah meloloskan keputusan untuk menambah tunjangan dana operasional Rp 10 juta/bulan kepada seluruh anggotanya. Dengan alasan apapun hal ini adalah seperti pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat yang teremban di pundak para anggota dewan yang terhormat.

Dapat kita bayangkan jutaan rakyat harus berdarah-darah untuk mendapatkan dana BLT (bantuan langsung tunai) yang hanya Rp 100 ribu/bulan selama tiga bulan sebagai kompensasi harga BBM yang naik, sementara para wakilnya di DPR sambil duduk ongkang-ongkang kaki mendapat tambahan fantastis Rp 10 juta/bulan (baca: 100 kali lipat) selama masa jabatannya. Sungguh ini adalah parade kemewahan di tengah kelaparan, pameran kebuntuan hati nurani dan akal pikiran.

Saya tak tahu harus berkata apa terhadap keputusan DPR ini, dan bagaimana mengomentarinya secara pantas. Memalukan! Hanya itu yang dapat saya ucapkan. Ini benar-benar menusuk perasaan rakyat yang paling dalam, yang sedang berjuang antara hidup dan mati, di tengah berbagai kesulitan hidup akibat himpitan kemiskinan maupun bencana alam dan wabah penyakit. Tidak adakah sedikit tenggang rasa, secuil belas kasihan atau bahkan sejumput rasa malu kepada rakyat yang telah memilih mereka sebagai wakilnya?

Saya pun turut kecewa dengan anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera yang saya harapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal seperti ini, tetapi ternyata gagal. Walaupun saya yakin bukan mereka yang meminta kenaikan tunjangan, dan saya juga yakin mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya, tetapi saya sadar 7.3% suara PKS yang menolak akan kalah di dalam voting melawan suara lain yang setuju. Namun saya tetap kecewa akibat kegagalan ini. Apakah yang sebenarnya telah terjadi?

Dalam berbagai kesempatan, berkali-kali PKS telah menyuarakan sikapnya untuk menolak kenaikan tunjangan ini. Antara lain, ketika mulai berhembus berita bahwa DPR akan menambah tunjangan operasionalnya, menurut Jawa Pos, Senin, 11 Juli 2005, Wakil Ketua FPKS Zulkiflimansyah mengungkapkan

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai bahwa kenaikan tunjungan dewan merupakan sesuatu yang tidak layak. Apalagi, kenaikan itu justru terjadi saat kondisi masyarakat sedang serbasulit"

Menurut dia, yang dikatakannya itu bisa saja bertentangan dengan pernyataan anggota dewan yang lain. Namun, Zulkifli mengaku bahwa yang dikatakannya tersebut benar-benar menjadi kesepakatan fraksinya. Meski, bisa saja hal itu berbeda dari pandangan anggota dewan yang lain. "Kami tidak ingin mencari popularitas di tengah-tengah masyarakat," tegasnya.

Bahkan, rapat intern FPKS mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan itu sudah berkali-kali dilakukan. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan keseriusan FPKS menyikapi masalah ini. "Apalagi, ada empat anggota fraksi kami yang terlibat pembahasan rencana kenaikan tunjangan di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu," ungkapnya.

Zulkifli menyatakan, sikap yang diambil PKS tersebut tidak bermaksud mengkhianati anggota dewan lainnya. Namun, sikap itu memang diambil atas keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. "Ini masalah yang benar-benar sensitif," ujarnya.

Karena itu, kata dia, sudah sepantasnya anggota dewan mengurungkan niatnya untuk meminta kenaikan tunjangan. "Kesulitan masyarakat itu tidak kunjung berhenti. Tidak layak kalau kita meminta kenaikan tunjangan tersebut," katanya.

Dia menyatakan, keempat wakil FPKS dalam rapat dengan BURT di DPR itu sudah berusaha menolaknya. Namun, meski gagal, upaya tersebut akan tetap dilakukan. "Kami sudah meminta agar perwakilan kami terus memperjuangkan sikap fraksi yang menolak menaikkan tunjangan tersebut," ungkapnya.

Sedangkan menurut Media Indonesia, Tifatul Sembiring di Kantor DPP PKS di Mampang Jakarta Selatan, Rabu, 13 Juli 2005, berkata:

"Kami instruksikan seluruh anggota fraksi PKS untuk menolak kenaikan tunjangan DPR dan DPP melarang seluruh anggota Fraksi PKS melakukan kunjungan ke luar negeri,"

Menurut PKS, kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat waktu dan tidak menunjukkan sense of crisis ketika bangsa ini menghadapi krisis BBM, penurunan nilai tukar rupiah, dan permasalahan kekurangan gizi.

DPP PKS juga menginstruksikan untuk mengumpulan gaji bulan ke-13 anggota DPR untuk membantu daerah-daerah yang terkena busung lapar dan kekurangan pangan.

Masih menurut sumber berita yang sama, Tifatul melanjutkan

"Memang ada anggota Fraksi PKS yang ikut dalam rapat BURT, ia menandatangani daftar hadir, tapi itu bukan pertanda persetujuan. Apalagi usulan-usulan anggota kami tidak digubris. Itu menurut keterangan anggota fraksi kami setelah saya konfirmasi".

Menurut dia, keputusan dalam BURT selanjutnya akan dibawa ke fraksi untuk dibicarakan lebih lanjut, dan sampai saat ini Fraksi PKS belum pernah menyetujui hal tersebut.

"Lagi pula ini juga belum diputuskan dalam rapat paripurna anggota dewan. Dan jika fraksi lain setuju, kami akan berupaya untuk mengetuk hati nurani anggota dewan karena pada dasarnya pendapatan anggota dewan telah sama dengan pendapatan eselon I departemen, dan sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat," kata Tifatul.

Kemudian ketika akhirnya kenaikan tunjangan anggota DPR benar-benar disetujui, seperti diberitakan oleh Kedaulatan Rakyat, Presiden PKS Tifatul Sembiring, di Jakarta, Sabtu, 22 Oktober 2005 menegaskan kembali:

“Kita akan mengambil keputusan. Yang banyak beredar di PKS adalah akan membagikan dana itu ke daerah pemilihan,”

Menurut dia, PKS sebenarnya setuju agar anggaran tambahan dana operasional bagi anggota dewan itu dihapus. Tapi karena sudah disetujui, kata Tifatul, maka kami mengusulkan agar dana itu diberikan kepada masyarakat di daerah pemilihan. “Jadi jangan diambil oleh anggota Dewan,” ujarnya.

Dana itu dapat dibagikan ke daerah pemilihan berupa sembako, kegiatan bakti sosial ataupun bentuk-bentuk penyaluran lainnya. “Karena mengembalikan kepada negara akan repot lagi dan dikhawatirkan diselewengkan lagi oleh pihak tertentu,”imbuh Tifatul.

Kekecewaan saya terhadap PKS sedikit terobati melihat sikapnya yang tetap konsisten menolak kenaikan tunjangan ini mulai dari prosesnya, walaupun gagal, sampai dana tunjangannya itu sendiri saat ini, bahkan dengan rumusan penyelesaian yang jelas yaitu dengan mengembalikannya kepada rakyat, satu sikap yang tidak semua partai memilikinya. Tetapi ini saja tidak cukup, PKS harus terus memantau pelaksanaan penyaluran tunjangan ini kepada rakyat atas seluruh kadernya di DPR, kemudian mengumumkannya kepada publik secara berkala. Hal ini akan membuktikan bahwa PKS benar-benar tetap sebagai partai masa depan harapan rakyat yang akan memperbaiki Indonesia menuju masa depan yang gemilang.

Saya dukung PKS untuk terus konsisten menolak kezoliman dan ketidak-adilan oleh DPR dan pemerintah kepada rakyat pemilik sesungguhnya republik ini. Janganlah terbuai oleh nyamannya ruangan ber-AC, empuknya sofa mebel yang mewah, dan kilauan harta duniawi yang kini telah berada di dalam genggaman. Taruhlah moral Islam di hatimu sementara harta dan tahta dunia di tanganmu, sehingga kau akan buang harta dan tahta di tanganmu untuk mempertahankan moral Islam di hatimu.

Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

Selengkapnya...

Partai adalah Jamaah, Jamaah adalah Partai

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah partai Islam di Indonesia yang dikenal dengan jargonnya 'al-hizbu huwal-jama'ah wal-jama'ah hiyal hizb', partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai. Dengan jargon ini PKS berusaha memasukkan nilai-nilai dakwah yang bersih dan membersihkan ke dalam wilayah politik dan pengelolaan negara yang selama ini dikenal dengan ungkapan "politik itu kotor".

Ungkapan ini menunjukkan betapa wajah politik dan pengelolaan negara di negeri kita sudah sangat coreng-moreng dengan arang kekotoran seperti suap, korupsi, kolusi, nepotisme dll. Mulai dari mengurus segala macam perizinan seperti SIM, IMB, paspor dll, penerimaan pegawai negeri, hingga proses hukum di pengadilan tak lepas dari suap dan KKN, dan hal ini adalah biasa. Seolah-olah ungkapan "politik itu kotor" telah menjadi justifikasi bagi para koruptor dan penyalah guna kekuasaan untuk terus berbuat curang dan menghalalkan segala cara. Hal ini tidak dapat dan tidak perlu kita pungkiri sebagai sebuah kenyataan pahit yang harus segera dibenahi.

Mengapa politik dan pengelolaan di negeri kita menjadi kotor dan berantakan? Mengurus segala macam keperluan harus pakai uang pelicin, ekonomi pun menjadi berbiaya tinggi, harga barang melambung dan akhirnya hidup rakyat menjadi susah. Apakah selama ini mereka yang mengurus negara kurang berpendidikan? Tentu tidak. Mereka, para elite politik dan pemerintahan kita, adalah kaum terpelajar yang merupakan putera-putera terbaik pilihan bangsa. Pakar di bidangnya masing-masing dan tentu saja menguasai permasalahan yang ditangani. Lalu mengapa negara kita terpuruk menjadi salah satu negara paling korup dan miskin di dunia? Jawabannya adalah moral para pelaku politik dan pengelola negara kita yang buruk.

Ilmu dan kepakaran setinggi langit menjadi gila tak terkendali manakala moral yang mengawalnya bobrok. Lembaga legislatif pembuat hukum dan undang-undang berkongkalikong dengan lembaga eksekutif pelaksana pemerintahan dan lembaga yudikatif yang mengawasinya, serta konglomerat pemakan uang rakyat. Sehingga terciptalah konserto dosa politik, kekuasaan dan harta yang dimainkan dengan tak tahu malu selama berpuluh-puluh tahun. Kita bisa melihat hasilnya sekarang, negeri subur makmur yang seharusnya gemah ripah loh jinawi, ternyata sebagian besar rakyatnya masih hidup miskin dan tak mampu bahkan untuk mencukupi secara layak kebutuhan dasar hidupnya, beras, pakaian, pendidikan, BBM dan rumah tinggal.

Demikianlah, maka PKS sebagai partai yang berkomitmen untuk mengemban amanat rakyat untuk memperbaiki taraf hidup mereka, mencoba membawa pesan-pesan dakwah untuk memperbaiki moral para elite politik dan pengelola negara. Jargon partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai mencoba menghilangkan dikotomi antara politik dan dakwah yang selama ini terkesan begitu kuat. Dikotomi ini telah mendudukkan dakwah di sudut-sudut masjid yang bersih dan suci, sementara politik yang kotor dilepaskan di pasar-pasar, di jalan-jalan, di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Sehingga tak heran kalau kondisi negara kita menjadi carut-marut seperti ini.

Dan kini PKS dengan jargon "partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai", mencoba mengikat kembali kuda binal politik ini dengan tali kekang dakwah dan moral yang kuat. Sehingga yang akan muncul di pasar-pasar, di jalan-jalan, di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, tidak lagi para pedagang, politikus dan pegawai yang curang dan korup, melainkan mereka yang bermoral, santun, bersih dan memikirkan kepentingan rakyat.

Tetapi tentu saja moral yang baik saja tanpa ilmu yang mencukupi akan kehilangan arah, tidak tahu harus kemana. Karena itu seiring dengan pembinaan moral yang baik, PKS juga seharusnya melakukan pendidikan keilmuan yang sesuai dan mencukupi bagi para kadernya yang akan duduk di lembaga-lembaga DPR dan pemerintahan. Jangan sampai karena kurangnya ilmu yang sesuai yang mereka miliki, kebaikan moral para kader PKS di lembaga-lembaga tersebut menjadi santapan empuk para serigala politik.

Demikianlah jargon PKS "partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai" adalah sesuatu yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi negeri kita saat ini. Kader-kader PKS yang telah mempunyai modal dasar moral yang baik, selanjutnya perlu diseimbangkan dengan ilmu yang sesuai dengan bidang-bidang yang akan mereka masuki. Hal ini akan menjadi cara yang ampuh dan efektif untuk membersihkan dan memperbaiki kondisi politik dan pengelolaan negara kita. Sehingga Insyaalloh akan tiba masanya di masa depan kita mendengar ungkapan "politik itu bersih".

Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

Selengkapnya...