PKSWatch Watch

Berangkat dari kekhawatiran akan masa depan Partai Keadilan Sejahtera yang kini banyak menjadi sorotan, keseimbangan dan kejernihan permasalahan coba disajikan. Isi blog ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak berhubungan sedikitpun dengan sikap resmi partai.

Monday, December 05, 2005

Tambahan tunjangan dana operasional anggota DPR Rp 10 juta/bulan: Memalukan!

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

Di tengah terpuruknya ekonomi negara dan memuncaknya penderitaan rakyat, sungguh kabar yang tak masuk di akal bahwa DPR telah meloloskan keputusan untuk menambah tunjangan dana operasional Rp 10 juta/bulan kepada seluruh anggotanya. Dengan alasan apapun hal ini adalah seperti pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat yang teremban di pundak para anggota dewan yang terhormat.

Dapat kita bayangkan jutaan rakyat harus berdarah-darah untuk mendapatkan dana BLT (bantuan langsung tunai) yang hanya Rp 100 ribu/bulan selama tiga bulan sebagai kompensasi harga BBM yang naik, sementara para wakilnya di DPR sambil duduk ongkang-ongkang kaki mendapat tambahan fantastis Rp 10 juta/bulan (baca: 100 kali lipat) selama masa jabatannya. Sungguh ini adalah parade kemewahan di tengah kelaparan, pameran kebuntuan hati nurani dan akal pikiran.

Saya tak tahu harus berkata apa terhadap keputusan DPR ini, dan bagaimana mengomentarinya secara pantas. Memalukan! Hanya itu yang dapat saya ucapkan. Ini benar-benar menusuk perasaan rakyat yang paling dalam, yang sedang berjuang antara hidup dan mati, di tengah berbagai kesulitan hidup akibat himpitan kemiskinan maupun bencana alam dan wabah penyakit. Tidak adakah sedikit tenggang rasa, secuil belas kasihan atau bahkan sejumput rasa malu kepada rakyat yang telah memilih mereka sebagai wakilnya?

Saya pun turut kecewa dengan anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera yang saya harapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal seperti ini, tetapi ternyata gagal. Walaupun saya yakin bukan mereka yang meminta kenaikan tunjangan, dan saya juga yakin mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya, tetapi saya sadar 7.3% suara PKS yang menolak akan kalah di dalam voting melawan suara lain yang setuju. Namun saya tetap kecewa akibat kegagalan ini. Apakah yang sebenarnya telah terjadi?

Dalam berbagai kesempatan, berkali-kali PKS telah menyuarakan sikapnya untuk menolak kenaikan tunjangan ini. Antara lain, ketika mulai berhembus berita bahwa DPR akan menambah tunjangan operasionalnya, menurut Jawa Pos, Senin, 11 Juli 2005, Wakil Ketua FPKS Zulkiflimansyah mengungkapkan

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai bahwa kenaikan tunjungan dewan merupakan sesuatu yang tidak layak. Apalagi, kenaikan itu justru terjadi saat kondisi masyarakat sedang serbasulit"

Menurut dia, yang dikatakannya itu bisa saja bertentangan dengan pernyataan anggota dewan yang lain. Namun, Zulkifli mengaku bahwa yang dikatakannya tersebut benar-benar menjadi kesepakatan fraksinya. Meski, bisa saja hal itu berbeda dari pandangan anggota dewan yang lain. "Kami tidak ingin mencari popularitas di tengah-tengah masyarakat," tegasnya.

Bahkan, rapat intern FPKS mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan itu sudah berkali-kali dilakukan. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan keseriusan FPKS menyikapi masalah ini. "Apalagi, ada empat anggota fraksi kami yang terlibat pembahasan rencana kenaikan tunjangan di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu," ungkapnya.

Zulkifli menyatakan, sikap yang diambil PKS tersebut tidak bermaksud mengkhianati anggota dewan lainnya. Namun, sikap itu memang diambil atas keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. "Ini masalah yang benar-benar sensitif," ujarnya.

Karena itu, kata dia, sudah sepantasnya anggota dewan mengurungkan niatnya untuk meminta kenaikan tunjangan. "Kesulitan masyarakat itu tidak kunjung berhenti. Tidak layak kalau kita meminta kenaikan tunjangan tersebut," katanya.

Dia menyatakan, keempat wakil FPKS dalam rapat dengan BURT di DPR itu sudah berusaha menolaknya. Namun, meski gagal, upaya tersebut akan tetap dilakukan. "Kami sudah meminta agar perwakilan kami terus memperjuangkan sikap fraksi yang menolak menaikkan tunjangan tersebut," ungkapnya.


Sedangkan menurut Media Indonesia, Tifatul Sembiring di Kantor DPP PKS di Mampang Jakarta Selatan, Rabu, 13 Juli 2005, berkata:

"Kami instruksikan seluruh anggota fraksi PKS untuk menolak kenaikan tunjangan DPR dan DPP melarang seluruh anggota Fraksi PKS melakukan kunjungan ke luar negeri,"

Menurut PKS, kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat waktu dan tidak menunjukkan sense of crisis ketika bangsa ini menghadapi krisis BBM, penurunan nilai tukar rupiah, dan permasalahan kekurangan gizi.

DPP PKS juga menginstruksikan untuk mengumpulan gaji bulan ke-13 anggota DPR untuk membantu daerah-daerah yang terkena busung lapar dan kekurangan pangan.


Masih menurut sumber berita yang sama, Tifatul melanjutkan

"Memang ada anggota Fraksi PKS yang ikut dalam rapat BURT, ia menandatangani daftar hadir, tapi itu bukan pertanda persetujuan. Apalagi usulan-usulan anggota kami tidak digubris. Itu menurut keterangan anggota fraksi kami setelah saya konfirmasi".

Menurut dia, keputusan dalam BURT selanjutnya akan dibawa ke fraksi untuk dibicarakan lebih lanjut, dan sampai saat ini Fraksi PKS belum pernah menyetujui hal tersebut.

"Lagi pula ini juga belum diputuskan dalam rapat paripurna anggota dewan. Dan jika fraksi lain setuju, kami akan berupaya untuk mengetuk hati nurani anggota dewan karena pada dasarnya pendapatan anggota dewan telah sama dengan pendapatan eselon I departemen, dan sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat," kata Tifatul.


Kemudian ketika akhirnya kenaikan tunjangan anggota DPR benar-benar disetujui, seperti diberitakan oleh Kedaulatan Rakyat, Presiden PKS Tifatul Sembiring, di Jakarta, Sabtu, 22 Oktober 2005 menegaskan kembali:

“Kita akan mengambil keputusan. Yang banyak beredar di PKS adalah akan membagikan dana itu ke daerah pemilihan,”

Menurut dia, PKS sebenarnya setuju agar anggaran tambahan dana operasional bagi anggota dewan itu dihapus. Tapi karena sudah disetujui, kata Tifatul, maka kami mengusulkan agar dana itu diberikan kepada masyarakat di daerah pemilihan. “Jadi jangan diambil oleh anggota Dewan,” ujarnya.

Dana itu dapat dibagikan ke daerah pemilihan berupa sembako, kegiatan bakti sosial ataupun bentuk-bentuk penyaluran lainnya. “Karena mengembalikan kepada negara akan repot lagi dan dikhawatirkan diselewengkan lagi oleh pihak tertentu,”imbuh Tifatul.


Kekecewaan saya terhadap PKS sedikit terobati melihat sikapnya yang tetap konsisten menolak kenaikan tunjangan ini mulai dari prosesnya, walaupun gagal, sampai dana tunjangannya itu sendiri saat ini, bahkan dengan rumusan penyelesaian yang jelas yaitu dengan mengembalikannya kepada rakyat, satu sikap yang tidak semua partai memilikinya. Tetapi ini saja tidak cukup, PKS harus terus memantau pelaksanaan penyaluran tunjangan ini kepada rakyat atas seluruh kadernya di DPR, kemudian mengumumkannya kepada publik secara berkala. Hal ini akan membuktikan bahwa PKS benar-benar tetap sebagai partai masa depan harapan rakyat yang akan memperbaiki Indonesia menuju masa depan yang gemilang.

Saya dukung PKS untuk terus konsisten menolak kezoliman dan ketidak-adilan oleh DPR dan pemerintah kepada rakyat pemilik sesungguhnya republik ini. Janganlah terbuai oleh nyamannya ruangan ber-AC, empuknya sofa mebel yang mewah, dan kilauan harta duniawi yang kini telah berada di dalam genggaman. Taruhlah moral Islam di hatimu sementara harta dan tahta dunia di tanganmu, sehingga kau akan buang harta dan tahta di tanganmu untuk mempertahankan moral Islam di hatimu.

Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh

PKSWatch Watch

4 Comments:

At 7:19 PM, Anonymous horisontal@telkom.net said...

ass. saya ingin bertanya kepada semua yang saat ini membaca komentar ini.
pertama : mengapa pks dalam menjalankan kegiatan aksi peduli sosial (kesehatan grtais, bantuan bencana, sumbangan ke rakyat susah) selalu membawa embel-embel bendera partai. APAKAH INI BUKAN RIYA' atau HANYA STRATEGI MEMIKAT SIMPATI MASYARAKAT. jangan-jangan semua itu, aksi peduli sosial, hanya kedok belaka demi kepentingan meraih kekuasaan di pemilu mendatang. dimana letak keihklasan pks dalam hal ini di tinjau dari konteks agama ??

kedua : pks selalu mendengungkan slogan bersih. tetapi seringkali dalam prakteknya bertolak belakang dengan apa yang di slogankan. contohnya; (a). berkoalisi dalam kabinet tapi juga menelikung kabinet, dimana banyak sikap pks yang berbeda dengan pemerintah dan pada satu sisi banyak sikap pks yang mendukung pemerintah atau lebih kerasnya standar ganda mirip amerika juga.. (b). PKS CUKUP SERING MEMPRAKTEKKAN CARA-CARA BERPOLITIK YANG TIDAK BERSIH, miaslnya masuk ke kampus-kampus dengan menempel dalam lembaga dakwah kampus (LDK). Bukankah ini cara non legal atau penyelundupan misi partai ke dalam kampus yang semestinya fitroh dari nuansa parati politik, dan parahnya dilakukan dengan mendompleng LDK !!! dimana letak bersihnya pks bila lembaga agama mahasiswa sudah di salahgunakan untuk kepentingan kelompk. padahal LDK sejatinya untuk seluruh umat islam tanpa memandang kelompok, golongan atau aliran.

ketiga ; di tunggu komentar dari pemilik situs ini untuk BERANI MENGATAKAN KEBENARAN MESKI ITU PAHIT. sehingga kita tidak selalu di setel untuk selalu taklid pada sesuatu yang sebenarnya di hati nurani ingin memberontak atas ketidak benaran itu.

 
At 2:29 AM, Anonymous Anonymous said...

find_namagraph@yahoo.com

astaghfirullah....
Allah Maha Mengetahui amal hamba2Nya. Orang yang paling merugi adalah mereka yang telah merasa beramal dengan sebaik-baiknya, namun Allah tidak menghitung amalan itu sebagai amal kebaikan.
Rasulullah bersabda "jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu" (mencemooh, mengejek, dsb)

Kita beristighfar bersama-sama....

beramal sajalah, biarlah Allah, RasulNya dan orang-orang beriman merasakan manfaat dari amal tsb. karena kita terlahir sebagai khodiimul ummah (pelayan ummat), kalaupun ada bendera yg berkibar, maka itu hanyalah simbol ukhuwah. partai ini hanya kendaraan, kalau tujuan sudah dicapai, kendaraan ini pun bisa dibubarkan. ini tidak masalah.

hanya... tolong yang diskusi disini mengharumkan kata2nya. Kata Abu Hasan Ali Al Hasani:
"Harumkanlah kata-katamu.."

semoga tidak menjadi finah dan namimah...

 
At 5:18 AM, Anonymous Anonymous said...

astaghfirullah....jgn suudzon
Pks itu partai yang berlandaskn islam...tidak seperti partai lainnya yang hanya bsa islam KTP...
Pks didirikan karena prihatin pada kondisi umat islam indonesia yang mana seluruh partainya jarang yang bersikap atau berfikir secara islami...
lagi pula jika di kampus itu Pks itu masuk ke banyak organisasi..itu semacam cara untuk meng-kaderisasikan para anak muda yang masih belum memiliki azzam yang kuat sekaligus menjaga rambu-rambu isalm///...
saya tanyakan,apa itu salah???
kita seharusnya sebagai seorang muslim harus bersatu agar tidak mrmbuat celah kelemahan untuk orang2 kuffar untuk menyerang...
namun jika anda berpendapat seprti tu...itu terserah dari diri masing2....
saya sebagai muslim sudah sepatutnya pula sedikit memberi argumentasi mengenai pertanyaan anda...
jazakumullah khairan

 
At 7:12 PM, Anonymous Anonymous said...

namanya taklid buta ya susah buka pikiran..
macam NII KW9..

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home